Membangun Tanpa IMB Di Kota Tangerang Bisa Terancam Pidana - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Membangun Tanpa IMB Di Kota Tangerang Bisa Terancam Pidana

Kota Tangerang
membangun tanpa imb di kota tangerang bisa terancam pidana
poto : megapolitanpos.com

MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang - Empat Racangan Peraturan Daerah (Rapenda) Kembali disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Tangerang untuk menjadi peraturan daerah (perda) Kota Tangerang.

Ke empat raperda tersebut, diantaranya tentang ketentraman, ketertiban umum (Tribum). Raperda atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Raperda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dan Raperda pengerusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Suparmi Ketua DPRD Kota Tangerang menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Walikota Tangerang beserta jajarannya, serta berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan serta sarannya demi terciptanya Perda yang berguna dan membawa keberkahan serta kemaslahatan bagi masyarakat Kota Tangerang.

“Amanah dalam Perda tersebut harus dapat dilaksanakan sebaik mungkin, demi terwujudnya masyarakat dan Kota Tangerang yang semakin maju dan sejahtera,” jelas Suparmi, Jumat (29/12/2017).

Sementara Arief R. Wismansyah Walikota Tangerang, juga turut mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan, ketua fraksi, ketua Panitia Khusus (Pansus) serta para anggota DPRD, sehingga dapat menghasilkan perda yang diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai kebutuhan yang ada di Kota Tangerang.

“Harapan kami setelah ditetapkan Raperda tersebut bisa memenuhi kepentingan masyarakat yang merupakan cita – cita bersama selaku penyelenggarakan pemerintah daerah,” ungkap Arief.

Sementara itu diruang terpisah, Edi Ham dalam Kompresi Press (Kompress), mengatakan. Bahwa Pansus tentang Raperda ketentraman, ketertiban umum (Tribum) diutamakan tentang peraturan Izin Memdirikan Bangunan (IMB). Kata Edi Ham Politisi Senior Partai Demokrat ini.

"Selama ini kita masih lemah dalam penindakan dan pengawasan tentang bangunan, maka kami akan mengubah dengan hukum yang kuat terhadap sangsi dan hukumannya, " tegasnya. Jumat (29/12/2017)

Lanjutnya, Edi. Kedepan dengan peraturan yang kuat, Pemeritah selaku pelaksana perda harus bisa melakukan tugasnya dengan baik, sesuai Standar Operasional Pelaksana (SOP) seperti Teguran Lisan, tertulis, penyegelan, dan apabila masih aja membandal maka akan keranah hukum, nantinya perda ini akan terapkan secara tegas di tahun 2018, tidak terkecuali bangunan milik swasta maupun pemerintah, tandasnya. (Agus Romdoni)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top