Jual Obral Kepulauan Seribu - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Jual Obral Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu
jual obral kepulauan seribu
Pulau terjual

MEGAPOLITANPOS.COM Pulau Seribu - Nama Kepulauan Seribu kini tidak lagi mencerminkan jumlah pulaunya karena sebagiannya telah dijual kepada konglomerat. Harganya murah meriah sudah seperti obral barang cuci gudang. Kok bisa?

Menikmati pesona bahari di Kepulauan Seribu suatu hari akan tiba masanya menjadi barang langka. Ini bukan saja akibat makin menyusutnya jumlah pulau yang ada, tapi juga status penguasaannya telah berubah menjadi milik eksklusif kaum berduit.

Data Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Fisik (TPPPF) Kepulauan Seribu merekam: dari 110 jumlah total pulau di kabupaten wilayah administratif DKI Jakarta itu, lima di antaranya nyaris tenggelam akibat abrasi. Sedangkan 65 pulau lainnya dikuasai konglomerat, atas nama perusahaan maupun perorangan, dengan cara dibeli. Ada pula pulau yang dikuasai oleh gabungan perorangan dan perusahaan konglomerat tersebut.

Lahan di pulau yang mereka kuasai itu telah dibangun resort dan penginapan. Sebagiannya lagi dibiarkan terlantar. Di antara resort yang ada itupun dibangun bertaraf internasional, hasil kerjasama beberapa konglomerat dengan pihak asing. Berdasarkan data TPPPF Kepulauan Seribu, konglomerat yang membeli pulau-pulau adalah dewa bisnis yang sangat terkenal.

Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin penjualan pulau-pulau itu bisa terjadi. Konstitusi jelas melarang hal itu. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah mengikat bahwa pulau-pulau di Indonesia yang jumlahnya mencapai 17.000 tersebut dikuasai oleh negara karena merupakan bagian dari kedaulatan negara. Subtansi kepulauan Indonesia menunjukan bahwa pulau-pulau kecil merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dalam menyambung pulau-pulau lainnya hingga membentuk kedaulatan teritorial yang utuh.

Yang lebih mengherankan sekaligus menyakitkan, para pemilik pulau-pulau itu enggan membayar pajak, dengan alasan mereka mengelolanya untuk kepentingan pribadi dan bukan sebagai fasilitas umum. Praktis Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, pusing tujuh keliling. Terlebih lagi pengambialihannya telah lama terjadi. Ibarat bubur panas, Ahok menduga perubahan status kepemilikan pulau secara pribadi tersebut ditempuh secara bertahap, tidak langsung dibeli.

Prosesnya awalnya adalah penerbitan izin pengelolaan perkebunan dan menggarap lahan produktif lainnya di pulau tersebut oleh pejabat DKI Jakarta masa silam. Setelah sekian lama digarap, rezim pun telah berganti, barulah dicaplok jadi milik pribadi. “Dari banyaknya pulau yang beralih menjadi aset perorangan itu, berarti lebih dari separuh jumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu ini telah lepas dari pemerintah. Ini sangat disayangkan,” pungkasnya.

Penelurusan Biro Riset, Dokumentasi dan Analisis IndonesianReview (REDA) menunjukan: modus operandi pembelian pulau-pulau tersebut tidak hanya mengakali izin pemanfaatan lahan, tapi juga melalui tahapan pengkaplingan lahan oleh konglomerat melalui tangan cukong setempat, lalu membeli lahan tersebut dari pemiliknya yang merupakan warga setempat. Porsi lahan yang dikapling perlahan meluas hingga lebih dari separuh daratan pulau.

Dalam pembeliannya, para konglomerat itu sangat jeli memanfaatkan celah ketidaktegasan UU Pokok Agraria dalam membedakan antara tanah atau lahan dan pulau. Kelemahan yang dikandung UU inilah menjadi alibi konglemarat itu bahwa mereka membeli lahan, bukan pulau. Padahal, justeru karena fakta ekologis dan ideologis yang dikandung pulau-pulau kecil sebagai penyambung teritorial kedaulatan negara itulah yang memosisikan pulau-pulau kecil negeri ini memiliki karakteristik berbeda dengan tanah dan daratan.

Sayangnya, dalam rentang waktu terbilang lama, Pemkab Kepulauan Seribu dan Pemprov. DKI Jakarta tidak memiliki data-data status dan penjelas asal usul kepemilikan lahan di sebaran pulau Kepulauan Seribu tersebut. Akumulasi dari semua kelemahan ini: harga tanah yang dijual masyarakat setempat cenderung berpatokan kepada NJOP, tidak sebanding dengan dengan nilai historis dan fakta ekologis sebuah pulau, andai penjualan itu dibenarkan secara konstitusional.

Sekelas Tommy Winata, Ciputra, Anthony Salim dan sebagainya itu harga NJOP sama sekali tidak berpengaruh terhadap kantong mereka. Mereka cukup menyisihkan 0,5 persen penghasilannya dalam sebulan untuk membeli pulau tersebut, atau bahkan bisa kurang dari itu.

Andai data-data kepemilikan tanah dan lahan tersebut ada dan kuat serta diatur secara tegas oleh perangkat UU yang ada, praktik jual-beli lahan di daratan pulau tersebut bisa ditekan. Ini pun belum cukup tanpa mental aparaturnya yang teruji bebas dari suap hingga kontrol negara terhadap dinamika di lapangan dapat dikendalikan.

Sebagai fakta kedaulatan negara, haramnya jual-beli pulau-pulau kecil di republik ini tidak berarti mengharamkan pemanfaatannya. Sebagai berkah alam dari karunia Tuhan, pulau-pulau kecil itu setidaknya dapat dioptimalisasi untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, paling tidak masyarakat setempat, melalui pengelolaan yang tepat.Individu atau kelompok pengembang, selama memenuhi hak dan kewajiban pemanfaatannya, pemerintah dapat menerbitkan izin Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Itupun dalam jangka waktu tertentu dan bisa diperpanjang setelah habis masa kontraknya.

Pihak berwenang yang memberi izin tersebut ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bila kementerian ini tidak mengeluarkan izin, maka pejabat terkait masalah ini, baik notaris, gubernur maupun bupati dilarang mengelurkan izin pengelolaan apapun. Masalahnya, UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberi jangka waktu terbilang lama, yaitu 80 tahun.

Ketidaktegasan UU Pokok Agraria dan celah hukum UU Pesisir dan Pulau Kecil menjadi faktor akut kekhawatiran adanya pencaplokan perlahan-lahan pulau tersebut akibat panjangnya masa pengelolaannya. Terlebih lagi UU Penanaman Modal cenderung memanjakan korporasi dan asing serta menggilas berbagai kearifan dan kepentingan lokal yang ada.

Celakanya, mengatasi kasus penjualan pulau-pulau tersebut, Pemkab setempat dan Pemprov DKI Jakarta tidak tegas bersikap. Upaya elit pejabat DKI Jakarta mengambil-alih kembali kepemilikan pulau-pulau tersebut masih skala minimalis. Tindakan itu antara lain pemasangan plang di pulau-pulau yang belum dimiliki secara pribadi dengan peringatan pulau tersebut dikuasai Pemprov DKI. Mereka juga akan menarik pajak dan retribusi besar terhadap kepemilikan dan berbagai fasilitas privat pulau tersebut.

Peluang Pemprov DKI Jakarta mengambil alih kepemilikan pulau-pulau di Kepulauan Seribu itu memang masih besar. Amunisinya bukan hanya sebatas aspek tunggakan pajak dan retribusi yang mesti distor konglomerat tersebut kepada negara. Tapi juga dari aspek krusial belum adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagian besar daratan pulau yang mereka beli itu.

Bila mereka tetap membandel enggan melepas klaim kepemilikannya lantaran belum terbitnya SHM, negara mesti menunjukan wataknya. Yaitu menetapkan mereka sebagai tersangka dalam tindak pidana makar! Delik makar ini telah terpenuhi dalam unsur perbuatan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP.

Sikap keras hati mereka dalam pasal tersebut telah menunjukan sebagai usaha kerasnya agar seluruh wilayah Indonesia atau sebagian wilayah menjadi jajahan negara lain. Mereka juga nampak berusaha meruntuhkan bagian wilayah Indonesia menjadi negara mardeka atau terlepas dari NKRI. Ini semua mengingat kuatnya cengkraman asing di negeri ini, khususnya penguasaan asing di Kepulauan Seribu itu. Pelakunya diancam pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Kepemilikan segelintir elit atas pulau-pulau kecil tersebut justeru tidak bisa dipandang kecil. Indonesia bila diibaratkan sebagai kapal yang berlayar di tengah samudera, kejahatan tersebut merupakan rayap yang menggrogoti kapal. Makin lama, makin meluas lubangnya. Disentak gelombang besar sedikit saja, semua kapal dan seisinya karam.

Bayangkan, kasus ini terjadi di ibu kota yang melekat semua infrastuktur kekuasaan serta akses teknologi dan informasi. Di daerah bakal lebih parah lagi. Tentu kita tidak ingin mengorbankan seisi kapal bernama NKRI cuma gara-gara segelintir konglomerat tengil.

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top