Nasib Puskesmas Ditengah Sistem Kapitasi BPJS. - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Nasib Puskesmas Ditengah Sistem Kapitasi BPJS.

Kesehatan
nasib puskesmas ditengah sistem kapitasi bpjs
Diskusi Publik Relawan Kesehatan ( Rekan )

Megapolitanpos Online Banten, Senin (16/06). Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) merupakan sebuah organisasi massa nasional yang kritis terhadap kondisi politik kesehatan di Indonesia memiliki banyak kegiatan mulai dari bakti sosial, donor darah, Bersih Kampung, Pendampingan Warga Yang Kesulitan Di RS, Pelatihan dan Diskusi.

Diskusi bagi Rekan Indonesia adalah salah satu alat konsolidasi dan pembekalan secara reguler kepada para relawannya. Seperti yang dilakukan oleh KPW Rekan Indonesia Provinsi Banten yang mengelar diskusi dengan tema : Nasib Puskesmas Ditengah Sistem Kapitasi BPJS di Sekretariat KPW Rekan Indonesia Provinsi Banten Kecamatan Lebak Kelurahan Warung Gunung.

Diskusi berlangsung menarik mengingat saat ini sejak di berlakukannya sistem kapitasi oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) banyak keluhan yang sering dilontarkan oleh dokter dan tenaga medis lainnya baik di RS maupun puskesmas. Dalam diskusi tersebut yang disoroti adalah sistem kapitasi yang diberlakukan BPJS terhadap puskesmas terutama dalam hal penghasilan dokter di puskesmas.

Dalam diskusi yang menghadirkan Suryadi, Divisi Litbang Rekan Indonesia Nasional sebagai nara sumber terungkap ” bahwa sebenarnya dengan sistem kapitasi dokter dibayar cukup besar sesuai permenkes 069, dimana dengan jumlah kapitasi 2000 jiwa per puskesmas dengan tarif Rp 6.000/jiwa/bulan sejatinya setiap puskesmas mendapat Rp 12.000.000/bulan itu dibayarkan dengan tidak melihat berapa banyak warga yang berobat di puskesmas setiap bulannya. Artinya puskesmas tetap mendapat Rp 12.000.000/bulan walaupun hanya menangani 100 jiwa sebulan” ungkap Suryadi.

Seperti kita ketahui, jika kita tengok kenyataan dilapangan ternyata dokter di puskesmas hanya mendapat Rp 500/jiwa/bulan jauh dari angka di permenkes 069, hal inilah yang menyebabkan banyak dokter mengeluhkan minimnya penghasilan mereka.

Menjawab hal tersebut diatas Suryadi menjelaskan “Yang jadi persoalan adalah tidak adanya kejelasan terhadap dana kapitasi tersebut apakah merupakan PAD karena berasal bukan dari APBN atau hak mutlak dokter pukesmas. Sehingga setengah dari dana kapitasi itu di potong Dinas Kesehatan. Lalu di potong pajak daerah dulu, Karena Kapitasi itu dari BPJS bukan langsung dari APBN jadi masuk kategori pendapatan daerah.”

“Sehingga sisa yang diterima tinggal Rp 2.700 itu masuk ke Puskesmas kemudian di potong obat, biaya regiatrasi pasien dan lain lain. Sehingga dokter, perawat, dan lain lain, hanya kebagian Rp 500″ Ujar Suryadi.

“Sehingga perlu peran aktif masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap dana kapitasi tersebut sehingga dokter di puskesmas tidak menjadi sapi perah dlm dunia kesehatan di Indonesia.” Demikian Suryadi menambahkan

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top