Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid Janji Selesaikan Masalah Cagar Budaya Astana Alnursari - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid Janji Selesaikan Masalah Cagar Budaya Astana Alnursari

Peristiwa
dirjen kebudayaan hilmar farid janji selesaikan masalah cagar budaya astana alnursari
poto : megapolitanpos.com

Dirjen Kebudayaan Dr Hilmar Farid (paling kiri) usai pertemuan di Kemendikbud Jakarta, berfoto dengan Yohanes Widada (tengah) dan Gusti Samudera.

MEGAPOLITANPOS.COM- Jakarta : Masalah cagar budaya yang ada di daerah, bukan semata tugas pemerintah pusat melalui perwakilannya di daerah, yakni Balai Penyalamatan Cagar Budaya (BPCB). Tetapi juga menjadi tugas dan tanggungjawab instansi lainnya seperti Pemerintah Daerah, bahkan jika menyangkut lahan, harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional.

Demikian tutur Gusti Samudera kepadamegapolitanpos.commengutip penjelasan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid di kantornya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Untuk membahas dan menyelesaikan puluhan situs budaya yang ada di daerah Kotawaringin Lama yang selama ini tidak terurus, Hilmar Farid beniat menjalin kerjasama dengan semua pihak. Terutama dengan pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur. “Nanti saya akan sempatkan ke sana. Membahas hal ini dengan pemerintah daerah,” janji Ridwan Farid di depan peserta rapat, yang diantaranya dihadiri Ketua Yayasan Alnursari Gusti Samudera dan Penasehat Yayasan Alnursari, Yohanes Widada.

Gusti Samudera yang juga menjabat sebagai petugas pemerintah, yakni sebagai Juru Pelihara Astana Alnursari menjelaskan, selain situs yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yaitu Astana Alnursari, di Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, juga terdapat puluhan situs yang tidak terurus dan terancam hancur.

Pemerintah sendiri tutur Samudera, sudah merancang penyelamatan situs-situs budaya di daerahnya sejak tahun 1982. “Tetapi sampai kini inventarisasi situs yang sudah lengkap dengan gambar atau peta itu tak terealisasi. Kami khawatir situs yang kala itu sudah diidentifikasi malah rusak dan bahkan hancur termakan usia. Atau justru hancur karena ulah manusia bahkan ulah perusahaan yang mengeksploitasi lahan di sana,” lanjut Samudera.

Yohanes Widada menambahkan, untuk kali ini, bola-inisiatif dan otoritas kami serahkan ke pemerintah pusat. “Dan kami siap berdialog atau menyampaikan hal ini ke pemerintah daerah. Karena memang pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab yang kuat atas asset budaya yang ada di daerahnya. Pasal 96, 97 dan 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sangat jelas disebut tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Mulai dari pendataan, penyelamatan, pelestarian hingga pendanaan,” papar Yohanes Widada yang lebih dari lima tahun memimpin Harian Palangka Pos danBorneo News di Kalimantan Tengah itu.

Jika pemerintah pusat, kabupaten/kota dan provinsi saling bahu-membahu dalam menangani program penyelamatan aset budaya, “Maka soal-soal rumit yang selama ini dihadapi para pengelola situs atau cagar budaya akan mudah diselesaikan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus patuh pada perintah undang-undang,” tegasnya. (domi/*)




Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top