Airin Dikritik Bamus Tangsel - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Airin Dikritik Bamus Tangsel

Kota TangSel
airin dikritik bamus tangsel
poto : Istimewa

MEGAPOLITANPOS.COM,Tangerang Selatan- Buntut pelantikan para pejabat OPD Kota Tangerang Selatan oleh Walikota Tangsel Airin Rachmy Diani pada yang terpilih dan dilantik pada Kamis (31/09/2017) malam, mendapat kritikan tajam dari Ormas Badan Musyawarah (Bamus) Tangsel. Hal tersebut disampaikan oleh DPP Bamus Tangsel kepada beberapa media secara eksklusif pada Sabtu (02/09/2017) di kantor dan sekretariat Bamus Tangsel kawasan Kampung Jati, Buaran, Serpong, Tangerang Selatan. Menurut Julham Firdaus selaku Ketua Umum Bamus Tangsel, hasil penunjukkan dan pelantikan beberapa Kepala Dinas (OPD) oleh Walikota Tangsel Airin Rachmy Diani tidak akuntabel dan proporsional. Bahkan diduga sarat KKN dan mengabaikan porsi keterwakilan soosk pribumi yang tertinggal, seluruhnya hilang secara politis, padahal SDM pejabat asli putra daerah jauh lebih baik jika berdasarkan hasil test uji kompetensi dan kemampuan dibidangnya.

"Itu kebijakan politik dalam pembentukan struktural OPD Pemerintahan Tangerang Selatan dan tidak sesuai dengan aspirasi dan azas keterwakilan masyarakat Tangerang Selatan, bahkan keluar dari hasil fit and propert test. Unsur Nepotisme lebih kental terlihat yang menjadii pejabat baru OPD. Jauh dari azas Akuntable serta kemampuan pejabat yang cakap dan Profesional, hanya para sahabat dekat, teman kuliah, tetangga sekampung yang dipilih oleh Walikota Tangsel Airin Rachmy Diani," tandas Julham Firdaus Firdaus.

Masih menurut Julham, putra-putri terbaik asal Tangsel yang menjadi pejabat di pemerintahan Tangsel saat ini, seolah tidak mumpuni.

"Masa orang yang dapat nilai 9 saat test Kompetensi dari panitia seleksi, kalah sama orang yang nilainya 5, penilaian promosi pejabat di Tangsel sampai kapan terus seperti ini," imbuhnya.

Menurut Julham Firdaus, kinerja Pemkot dibawah kepemimpinan walikota dan wakil walikota saat ini sangat diwarnai dengan intrik politik yang terlihat balas dendam.

Sementara itu Hery Kustanto Ketua dan pendiri organisasi praktisi media televisi Indonesia yang juga mantan Ketua Presidium Forum Masjid Musholah BSD (FMMB) saat dikonfirmasi dirumahnya kawasan Vila Melati Mas, Serpong Utara, pada Minggu (03/09/2017) siang, menyatakan bahwa, pada dasarnya penggunaan sistem lelang jabatan itu tidak terlalu penting, asalkan sang pemimpinnya mampu untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan dibawahnya.

Masih menurutnya, yang tidak boleh adalah apabila kemampuan orang lokal atau putra daerah itu jauh memenuhi standar kompetensi, maka kearifan lokal itu menjadi tidak relevan lagi, karena akan mengganggu pelaksanaan pekerjaan dan ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat lokal itu sendiri, karena putra daerah tersebut tidak berkompeten.

"Sebenarnya tidak penting juga membahasa Kepala OPD itu orang lokal ataupun bukan, namun dalam praktek Politiknya itu selalu ada porsi proporsionalitas. Dan itu mau tidak mau harus ada, karena itu adalah kebijakan politik yang kita namakan kearifan lokal, supaya dukungan masyarakat lokal terhadap program Pemerintah daerah itu lebih mulus karena melibatkan orang putra daerah. Apalagi jika secara kompetensi orang lokal tersebut lulus, maka faktor kearifan lokal itu harus sangat diperhatikan," pungkas Hery Kustanto.Bambang Tejo L.

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top