PMK No 70 Tahun 2017, Beresiko terjadinya Rush Money. - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

PMK No 70 Tahun 2017, Beresiko terjadinya Rush Money.

Politik
pmk no 70 tahun 2017 beresiko terjadinya rush money
Ali Lubis, SH. Wakil Ketua ACTA



Megapolitanpos.com. Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017 telah mengeluarkan suatu Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis mengenai akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Hal ini diungkapkan oleh Ali Lubis, SH. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dalam siaran persnya yang diterima Megapolitanpos.com pagi ini (11/6).

"PMK ini merupakan Implementasi dari Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan" ujar Ali.

Dijelaskan oleh Ali berdasarkan bunyi Pasal 19 ayat 4 PMK tersebut secara Jelas disebutkan yang pada pokoknya, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam hal ini Perbankan wajib memberikan laporan informasi keuangan terkait kepentingan Perpajakan dengan batas Saldo atau Jumlah Uang Minimum sebesar Rp. 200.000.000 atas Rekening Pribadi pada suatu Bank.

Walaupun telah di revisi oleh Bu Menteri Keuangan menjadi Rp. 1 Milyard batas minimumnya melalui keterangan resminya pada tanggal 7/6 Tahun 2017.

"Dengan adanya Peraturan ini maka, akan sangat beresiko sekali terhadap terjadinya Rush Money atau penarikan uang secara masif khususnya bagi Pemilik Rekening yang jumlah saldo uangnya diatas Rp. 1 Milyard" ungkap Ali

Ali mengatakan berdasarkan keterangan yang dikutip dari Menteri Keuangan dalam Keterangan Persnya tanggal 7/6 2017, pemilik rekening dengan jumlah saldo di atas Rp. 1 Milyard ke atas sekitar 496.000 Rekening atau 0.25 % dari keseluruhan rekening pada perbankan saat ini.

"Bahwa kalau dilihat dari jumlah pemilik rekening yang mempunyai saldo diatas Rp. 1 Milyard di Perbankan tersebut, apabila mereka melakukan Rush Money atau pengambilan uang secara masif demi terhindar dari masalah perpajakan maka akan berdampak fatal dan akan berpotensi terjadi Tsunami Ekonomi terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional" papar Ali

Terlebih menurut Ali, apabila Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berdasarkan Pasal 31, 32 dan 33 PMK No. 70 Tahun 2017 akan diberikan sangsi seandainya Kewajiban untuk menyampaikan Laporan dan kewajiban memberikan informasi atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 17 tidak dipenuhi.

"Oleh karena itu sudah sepatutnya Menteri Keuangan agar Merevisi kembali PMK No. 70 Tahun 2017 tersebut, demi menghindari resiko terjadinya Rush Money yang akan menyebabkan "Tsunami Ekonomi" terhadap stabilitas perekonomian nasional" ujar Ali

Terakhir Ali juga menyarankan selain merevisi PMK, Menkeu sebaiknya tidak mengurangi komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan di tingkat internasional yaitu Automatic Exchange of Information (AEol) yang telah diikuti beberapa negara termasuk indonesia.


Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top