Quo Vadis Pendanaan Olahraga Nasional: Sisteem Zonder Sisteem ? - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Quo Vadis Pendanaan Olahraga Nasional: Sisteem Zonder Sisteem ?

Umum
quo vadis pendanaan olahraga nasional sisteem zonder sisteem
Ganjar Razuni

Megapolitanpos.com: Beberapa hari lagi akan berlangsung PON Ke XIX di Jawa Barat, tanggal 17 - 29 September 2016, yang akan diikuti oleh; sekitar 8.043 Atlet; 755 Pertandingan dari 66 Cabang Olahraga (cabor); 10 cabor hanya eksibisi; dan terdapat 61 Venues yang tersebar di 15 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, sebuah multy-event nasional 4 tahun sekali sejak tahun 1948 hingga sekarang dan seterusnya. Adapun PON Ke I diadakan di Lapangan Sriwedari, Solo, Jawa Tengah tanggal 9-12 September 1948. PON Ke I tersebut-, yang diorganisasikan oleh Pangeran Surjohamidjojo dapat terselenggara dengan baik dan sukses yang dibuka Presiden Soekarno dan dihadiri Wakil Presiden RI beserta Anggota Kabinet RI. PON Ke I, juga disaksikan oleh petinggi Komisi Tiga Negara (KTN), yakni; M. Cochran (AS), Critchley (Australia) dan P Bihin (Belgia).

PesertaPON Ke-I, baru 13 kontinegn, yakni; Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Semarang, Pati, Kedu, Magelang, Banyumas, Bandung dan Jakarta, yang diikuti oleh 600 orang atlet dengan 9 cabang olahraga, yaitu; atletik, bola keranjang, bulu tangkis, tenis, renang, panahan, sepakbola, bola basket dan pencak silat. PON Ke I dilaksanakan dalan suasana Revolusi Rakyat Indonesia dan Perang Kemerdekaan RI 1945-1949, baik serangan dari tentara NICA Belanda, Sekutu dan juga gejolak politik- militer dari dalam negeri serta kondisi keuangan negara yang belum jelas, karena baru 3 tahun Proklamasi 17 Agustus 1945, namun dapat terselenggara dengan baik dan sukses. Sungguh luar biasa, menunjukkan soliditas negara dengan pelaku olahraga yang luar biasa dan betapa strategisnya PON Ke I dan olahraga olahraga itu, yang menunjukkan bahwa eksistensi bangsa dan negara RI kepada dunia internasional, sungguh nyata adanya.

Kita harus malu dan berhutang budi kepada para pendahulu pendiri negara ini, setiap menghadapi PON selalu muncul kondisi yang pernah disebut oleh media massa sebagai “Darurat PON” dalam keadaan bangsa dan negara relatif “serba ada” di era kini. Ketua Umum KONI Pusat Periode 2011-2015 dan 2015-2019, Tono Suratman dalam beberapa kesempatan selalu menyatakan, bahwa martabat kebesaran suatu bangsa dan negara seringkali dilihat, utamanya dari beberapa dimensi, ialah; dimensi kekuatan pertahanan keamanan; dimensi kekuatan ekonomi; dan dimensi prestasi olahraga bangsa di tingkat dunia.

Kemudian, hanya dua event Sang Saka Merah Putih dikibarkan dan Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di luar negeri, yakni; saat kunjungan Kepala Negara dan saat Atlet kita memperoleh prestasi juara I di tingkat dunia. Namun nyatanya setiap akan PON, terutama sejak Reformasi 1998, selalu “penyakit kronis” PON muncul terus, padahal keputusan tentang siapa menjadi Tuan Rumah PON, telah ditetapkan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada 6 tahun sebelum PON. PON Ke XVIII di Riau, telah ditetapkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) KONI 2006; PON Ke XIX Jabar 2016, telah ditetapkan melalui RAT KONI 2010, kemudian PON Ke XX 2020 di Papua, telah ditetapkan dalam RAT KONI 2014 melalui penjaringan oleh sebuah tim dan kemudian voting dalam forum RAT.

Beberapa penyakit kronis persiapan PON yang selalu berulang muncul, antara lain; pertama, keterlambatan penyelesaian sarana dan prasarana hingga pada tingkat mengganngu uji coba pertandingan. Di negara-negara yang sudah maju bidang olahraganya, pertandingan uji coba itu paling lambat dalam tempo 6 bulan sebelum event yang sesungguhnya. Kedua, pendanaan yang selalu tersendat dan begitu selesai biasanya “permasalahan dimulai” hingga berujung di penjara, ketiga; keterlambatan peralatan pertandingan yang mengganggu uji coba pertandingan sampai jelang pembukaan; keempat, masalah mutasi Atlet antara daerah dan “turun gunungnya” Atlet kelas regional dan internasional ke arena PON demi mengejar prestige daerah, sehingga merusak proses sirkulasi kaderisasi yang menutup kesempatan bagi Atlet pendatang baru untuk PON; kelima; seringkali pendanaan akomodasi dan konsumsi untuk belasan ribu orang, baru cair jelang pembukaan, sehingga bermasalah pada “pembokingan” yang juga rentan terhadap penyimpangan.

Sementara itu, soal publik puas dan tidak puas hanya terhadap prestasi olahraga hanya melihat pada event hari “H” sebuah pertandingan. Padahal, sekurangnya ada 10 simpul pilar strategis dalam membentuk prestasi olahraga nasional di tingkat dunia, yakni; penjaringan Atlet dan pemassalan cabor; pendidikan, penataran dan pelatihan; pelaku olahraga (Atlet, Pelatih, Wasit, Menejer dan Pembina); pembinaan organisasi; pembinaan prestasi; sarana dan prasarana; sistem dan besaran anggaran; ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga; kesejahteraan pelaku olahraga; political will pemerintah dan DPR serta korporasi.

Jika seluruh simpul dari hulu hinnga ke hilir itu, bisa kita konsolidasikan secara terencana dan sistematis, maka dalam kurun waktu tertentu prestasi olahraga nasional akan mendongkrak kebesaran dan martabat bangsa di dunia internasional dan penyakit kronis setiap menjelang PON tidak perlu terjadi lagi. Kita malu kepada para pendiri RI ini. Salah satu dari 10 simpul strategis tadi, adalah; sistem, konstruksi dan besaran pendanaan olahraga nasioanl. Mengenai sumbernya pendanaannya, berasal dari APBN dan non APBN. Di luar APBN, salah satunya seharusnya bisa berasal dari CSR.

Namun hingga saat ini CSR korporasi, hanya dibenarkan untuk pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup. Ketentuan ini dapat dibuat regulasinya dengan amandemen UU Presroan Terbatas terkait CSR dan/ atau PP-nya, sehingga CSR dibenarkan, bahkan bisa diwajibkan oleh negara untuk membantu Olahraga nasional dengan mekanisme yang transparan dan accountability, diatur dalam PP/ dan atau Perpres, sehingga bersifat mengikat. Selain itu, dapat dibentuk sebuah Bank Olahraga Nasional sebagai sebuah badan usaha profesional dengan regulasi khusus.

Payung hukum nya sudah ada, di dalam PP No.18 tahun 2007, Pasal 8, ayat (1). Hal ini belum pernah tersentuh oleh negara sebagai sebuah upaya yang sah dan menjanjikan jika dikelola dengan profesional. Demikian juga tentang dana hibah sebagai salah satu sumber pembiayaan Olahraga nasional, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tentu harus dimaksimalkan oleh keberadaan dan peran institusi Menpora RI sebagai pembantu Presiden dengan selalu melakukan koordinasi secara pro aktif dengan instansi pemerintah terkait, seperti; Kemendagri, Kemenkeu, Kemenneg BUMN, Kemenneg Pariwista untuk biaya promosi dengan memadukan prinsip sport-tourism, Kemendag, Kemen KP, Kemendestrans, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan lain-lainnya, sehingga bersifat mengikat sebagai kekuatan negara. Berdasarkan riset Kemenpora tentang cabang olahraga unggulan per daerah dan dalam rangka pembudayaan olahraga, sebenarnya sebagian dana desa bisa dalokasikan untuk sarana olahraga di desa dalam rangka pembudayaan olahraga, penjaringan, dan penyaringan Atlet dari tingkat paling basis yang puncaknya secara nasional ada di PON.

Tentu saja, tidak semua desa, tetapi harus desa/ kelurahan di Kabupaten/ Kota terpilih berdasarkan hasil riset dan pendampingan KONI bersama Kemenpora RI serta tersedianya payung hukum untuk itu, Jadi, soal pendanaan olahraga ini, di luar APBN, bukan hanya sekedar program “Bapak Angkat” yang selama ini berjalan terbatas, sehingga terbatas pula daya jangkau dan daya angkatnya terhadap prestasi olahraga, tetapi harus ada sistem anggaran berdasarkan filosofi, teori, paradigma, pendekatan, konsep, strategi dan riset yang jelas.

Selain itu, regulasi tentang dana hibah juga harus jelas, sehingga tidak mudah menimbulkan korban terhadap para pembina olahraga alias masuk penjara kerena terperangkap jerat korupsi. Sedangkan dari dana dari APBN, tentu saja besarannya musti sesuai dengan kebutuhan prestasi oriented. Tidak seperti yang selama ini ada, hanya berkisar 0,02 – 0,04 dari APBN. Karena itu, pembangunan olahraga harus ditingkatkan statusnya menjadi Bidang, bukan sekedar sub-sub bidang dari kebudayaan. Dengan begitu dan dengan blue-print yang jelas besaran anggaran untuk olahraga bisa disesuaikan dengan kebutuhan prestasi oriented.

Betapa strategisnya kedudukan dan fungsi KONI (Komite Olahraga Nasional), namun anggaran operasional KONI dari APBN untuk KONI bersumber dari BANSOS Kemenpora dengan argumen konservatif bahwa KONI adalah Non- Government, walaupun jelas amat membantu pemerintah dan negara dari berbagai sisi sesuai UU, dan keberadaannya pun telah teruji dalam pusaran strategis pergulatan bangsa di bidang olahraga prestasi dan pergerakan kebangsaan Indonesia. Jalan keluarnya tidak sulit, ubah saja regulasinya, misalnya, dengan amandemen pada ketentuan umum UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan komite olahraga nasional, adalah; Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai National Olympic-nya Indonesia (NOC), dan seterusnya konkordan dengan norma-normanya disesuaikan, sehingga pendanaan negara kepada KONI menjadi benar secara hukum, benar secara etis dan benar secara sosiologis serta memastikan perwujudan prestasi olahraga nasional di tingkat dunia.

Sedangkan dana pembinaan Prestasi dikelola oleh Kemenpora melalui PRIMA (Program Indonesia Emas) berdasarkan Pepres No. 22 tahun 2010 dan bukan oleh KONI sebagai wadah berhimpun cabor dan KONI Provinsi dalam konteks olahraga prestasi, yang justru menambah overlapping kedudukan dan fungsi kelembagan olahraga nasional, disamping itu ada KOI (Komite Olympiade Indonesia) berdasarkan PP No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, pasal 5, 6, 7 dan 8, yang menambah lagi birokrasi olahraga nasional krena menjadi institusi yang permanen dengan memiliki keanggotaan dan AD/ ART dengan menjadi organisasi permanen tersendiri di luar KONI.

Tak ada yang sulit, jika kita sebagai bangsa punya komitmen bersama dan tekad yang kuat dan nyata untuk membangun olahraga nasional sebagai sarana Revolusi Mental membangun kebesaran dan martabat bangsa Indonesia di tengah percaturan dunia internasional, semua bisa didialogkan, diatur dengan benar dan baik, Menpora RI seyogianya dan siapapun orangnya, dia bukan saja wajib memiliki visi dan misi kepemudaan serta keolahragaan nasional secara mendalam, tetapi juga memiliki keberpihakan pada dunia olahraga nasional dan pelaku olahraga, demi merah putih. Selamat bertanding para para Atlet dan selamat berjuang para Pelaku Olahraga dalam PON Ke XIX di Jawa Barat sebagai pengibar panji-panji kebesaran bangsa Indoneia ke depan. Salam Olahraga!!!, Patriot!!!.

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top